SKALA dan PARTISIPA Berbagi Pembelajaran Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste

Dampak perubahan iklim semakin memengaruhi penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan ketahanan sosial ekonomi di banyak negara. Indonesia dan Timor-Leste termasuk wilayah yang menghadapi risiko meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, terutama di kawasan pesisir yang padat penduduk dan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak di tingkat pusat maupun daerah.

Pada 10 Oktober 2025, Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), dan PARTISIPA di Timor-Leste berkolaborasi mengadakan sesi pembelajaran bersama secara daring. Kegiatan ini mempertemukan tim SKALA yang mengikuti dari Jakarta dan Mataram, serta sekitar 30 anggota tim PARTISIPA dari Dili. Pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi untuk bertukar pengalaman mengenai integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan, terutama yang terkait dengan layanan publik di tingkat daerah.

SKALA mendukung pemerintah daerah di Indonesia dalam peningkatan layanan dasar melalui penguatan tata kelola pada empat area utama: Manajemen Keuangan Publik, Standar Pelayanan Minimum, Data dan Analisis, serta Gender-Disabilitas-Inklusi Sosial (GEDSI). Sementara itu, PARTISIPA bekerja bersama Pemerintah Timor-Leste untuk memperkuat administrasi pemerintahan daerah serta meningkatkan layanan infrastruktur perdesaan, khususnya jalan dan sistem air bersih. Meskipun konteks negara dan titik masuk program berbeda, kedua inisiatif memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa perencanaan pembangunan lebih responsif, inklusif, dan berbasis bukti.

Dalam pembukaan sesi, Bethany Davies, Direktur MERL & Performance SKALA, menegaskan pentingnya memasukkan lensa iklim dalam kerja-kerja peningkatan layanan dasar. Ia menyampaikan bahwa perubahan iklim dapat mengganggu layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal, sehingga isu ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral semata.

Selanjutnya, Grace Palayukan, Data and Analytics Lead SKALA, menjelaskan pendekatan berbasis data sebagai fondasi perencanaan iklim. SKALA bersama Bappenas dan UN Global Pulse telah mengembangkan analisis dampak kenaikan muka air laut di lima provinsi di Indonesia dan mengintegrasikannya ke dalam sistem SEPAKAT. Pendekatan berbasis data ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, memetakan kelompok rentan, dan merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap ancaman iklim.

Pada aspek kebijakan, Iskhak Fatonie, Policy and Partnership Lead SKALA, berbagi pengalaman SKALA dalam bekerja bersama pemerintah provinsi serta jejaring analis kebijakan untuk menguatkan respons iklim dalam dokumen perencanaan daerah. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting agar rekomendasi kebijakan tidak berhenti pada kajian teknis, tetapi mendorong perubahan nyata di lapangan.

Dari sisi Timor-Leste, tim PARTISIPA menyampaikan bahwa risiko iklim di wilayah mereka berdampak serius pada infrastruktur dan layanan publik di kawasan perdesaan. Tantangan tersebut diperparah oleh kondisi geografis, aksesibilitas, dan kapasitas institusi yang masih berkembang. Pembelajaran dari Indonesia membantu memperkaya perspektif tim PARTISIPA dalam menerapkan perencanaan yang sensitif terhadap risiko iklim, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi sosial, fiskal, dan kelembagaan yang berbeda.

Pertukaran pembelajaran ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan secara universal. Keberhasilan respons iklim membutuhkan pemahaman konteks lokal, data yang andal, kapasitas institusional, serta komitmen para pemangku kepentingan. SKALA dan PARTISIPA sepakat bahwa ruang dialog seperti ini perlu dilanjutkan untuk memperkuat respons regional terhadap perubahan iklim, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Kegiatan ini adalah bagian dari inisiatif bersama yang didukung Pemerintah Australia untuk mendorong tata kelola pembangunan yang tangguh iklim, inklusif, dan berbasis bukti. Melalui kerja sama dan pembelajaran lintas negara, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah yang mampu melindungi warganya dari risiko iklim dan menjaga keberlanjutan layanan dasar bagi generasi mendatang.