Kalimantan Utara Raih Anugerah Prakarsa Inklusi: Wujud Komitmen Menuju Pembangunan yang Lebih Inklusif

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia pada puncak peringatan HUT ke-13 Provinsi Kaltara, Sabtu 25 Oktober 2025 di Tanjung Selor. Penghargaan ini menjadi yang pertama di wilayah Kalimantan, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.

Menurut wakil ketua KND Bapak Deka Kurniawan, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan inisiatif nyata dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas di berbagai sektor pembangunan. Kaltara dinilai konsisten memperkuat kebijakan, data, dan mekanisme kolaborasi lintas sektor, baik dengan organisasi masyarakat sipil maupun mitra pembangunan, untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan publik yang adil dan setara.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di provinsi.

“Kami memandang penghargaan ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat tata kelola pembangunan yang terbuka dan berpihak kepada semua kelompok masyarakat,” ujarnya.

Komitmen inklusif tersebut juga tercermin melalui berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Salah satu inisiatif yang turut memperkuat praktik pembangunan inklusif di Kalimantan Utara adalah pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif “Mentari Kaltara” (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif). Forum ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara, dengan melibatkan berbagai OPD teknis, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta instansi terkait lainnya. Forum ini menjadi wadah partisipasi bagi kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam menyampaikan aspirasi pembangunan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari penjaringan aspirasi di berbagai kelompok melalui simpul jaringan (musyawarah komunitas), pelibatan di forum konsultasi publik hingga penyampaian matriks usulan dan verifikasi usulan dengan Perangkat Daerah yang terkait. Inisiatif ini membantu memastikan bahwa suara kelompok rentan tidak berhenti pada diskusi, tetapi diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan.

Selain Mentari Kaltara, berbagai inisiatif lain juga berjalan beriringan, seperti Program SADAR BENUANTA (Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Disabilitas), Pemberian Diskon 20% tiket speed boat serta kolaborasi pemerintah dengan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dalam pendampingan advokasi disabilitas, serta koordinasi erat dengan KND RI dan Program SKALA untuk penguatan kebijakan berbasis data dan perencanaan inklusif di tingkat daerah.

Kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam memperkuat langkah Pemerintah Kalimantan Utara menuju sistem layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerja bersama ini, berbagai pihak berkontribusi dalam asistensi teknis penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan data BNBA Disabilitas untuk perencanaan berbasis bukti. Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), hadir sebagai salah satu mitra yang mendukung proses kolaboratif tersebut.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen memperluas penerapan pembangunan inklusif hingga ke tingkat kabupaten/kota, memperkuat forum partisipatif yang telah berjalan, serta memastikan regulasi dan data inklusif diterapkan secara konsisten di setiap sektor layanan publik.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa inklusi bukanlah program tambahan, tetapi bagian dari cara kita bekerja dan melayani masyarakat,” ujar Gubernur menutup sambutannya.

Dengan penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi ini, Kaltara menegaskan arah kebijakan pembangunan yang semakin berpihak dan partisipatif. Upaya konsisten dalam memperkuat regulasi, sistem data, dan ruang partisipasi Masyarakat, termasuk melalui forum Mentari Kaltara, menunjukkan bahwa inklusi kini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.