Gorontalo Perkuat Pengarusutamaan Gender: Kolaborasi untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif

Agenda pembangunan kesetaraan gender kini mendapat ruang yang semakin kuat dalam arah kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung pada 8 Oktober 2025 di Hulanthalo Ballroom, Kota Gorontalo, pemerintah provinsi bersama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan membahas langkah-langkah konkret memperkuat tata kelola PUG lintas sektor.  

Sebagai bagian dari komitmen Gubernur Gorontalo, inisiatif ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1106 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Gorontalo yang mewajibkan semua pimpinan OPD untuk mendukung percepatan penyelenggaran PUG. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo. Lebih dari 70 peserta hadir, terdiri dari pimpinan OPD, akademisi, mitra pembangunan, dan perwakilan masyarakat sipil. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tallei Tan, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu dinas atau sektor. 

“Seolah-olah PUG ini urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja. Padahal kalau semua kementerian, lembaga, dan dinas meyakini bahwa PUG itu bukan semata urusan perempuan dan sosial, saya yakin kita semua sudah maju,” ujar Wamen PPPA Veronica Tan di hadapan peserta rapat Pokja PUG.

Wamen PPPA juga menegaskan pentingnya pelibatan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran. 

“Kesetaraan gender bukan semata tanggung jawab perempuan, ini tanggung jawab kita semua. Semua sektor harus terlibat,” tambahnya. 

Komitmen Daerah: PUG adalah Tanggung Jawab Bersama 

Komitmen senada disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengawal penerapan PUG dalam rencana kerja dan penganggaran mereka. PUG, menurutnya, bukan sekadar indikator administratif, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan yang adil dan inklusif. 

“PUG harus dikawal bersama oleh semua OPD sebagai bagian dari strategi pembangunan yang adil dan inklusif,” ujar Gubernur. 

Tren indeks pembangunan gender di Gorontalo juga menunjukkan peningkatan positif, mencerminkan komitmen daerah dalam mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat partisipasi lintas sektor dan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan PUG.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari jejaring masyarakat sipil dalam menyuarakan isu PUG, serta pemenuhan hak dan perlindungan perempuan,” ujarnya. 

Senior Manager GEDSI Program SKALA, Lilis, menekankan pentingnya forum kolaboratif antara OPD dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk mempercepat PUG di Gorontalo.

Ia menambahkan, “Dukungan SKALA diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga membangun kepercayaan mitra, termasuk Pemerintah Australia, terhadap komitmen daerah dalam menjalankan program-program yang keberlanjutan,” ujarnya. 

Menguatkan Kebijakan Inklusif Berbasis Data 

Rapat Pokja PUG juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyepakati isu-isu prioritas gender yang akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 2025–2026.Selain itu, kegiatan ini dimanfaatkan untuk melengkapi data dan eviden pelaksanaan PUG tahun 2024, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya. Beberapa hasil yang diharapkan antara lain: 

• Identifikasi isu-isu prioritas gender untuk perencanaan daerah.
• Pengumpulan dan validasi data evaluasi PUG 2024 sebagai baseline perencanaan 2025–2026.
• Peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG dalam penerapan pendekatan GEDSI. 
• Dorongan pembentukan forum JMS yang terlegitimasi sebagai wadah advokasi GEDSI di Provinsi Gorontalo. 

Rapat koordinasi ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya agenda teknis, tetapi juga simbol kematangan tata kelola daerah. Melalui kerja sama erat antara DP3A, Bappeda, Inspektorat, yang didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, Gorontalo menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi pelopor dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang responsif gender di kawasan timur Indonesia. 

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Gorontalo menyiapkan diri untuk meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dan pengakuan sebagai Provinsi Layak Anak, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target RPJMN dan RPJMD 2025–2029. Dengan kepemimpinan yang berkomitmen, dukungan lintas sektor, dan kemitraan yang kuat, Gorontalo menunjukkan bahwa semangat kesetaraan dapat tumbuh dari tingkat daerah.