Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Aceh: Lokakarya Pemanfaatan Data untuk Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Advokasi Kebijakan yang Efektif

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari investasi Pemerintah Australia (DFAT) sebelumnya melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dalam menetapkan standar kompetensi bagi analis kebijakan di Indonesia. Investasi ini telah menghasilkan lebih dari 9.555 analis kebijakan di seluruh Indonesia (lihat gambar 1). Untuk mendukung para Analis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, tim Advokasi Kebijakan SKALA menyelenggarakan lokakarya di Aceh dengan topik “Pemanfaatan Data untuk Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Advokasi Kebijakan yang Efektif.”

Peserta lokakarya tentang belajar bagaimana menulis ringkasan kebijakan (policy brief) yang menarik terkait dengan 4 tematik SKALA, yaitu: Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), Data dan Analisis (DNA), dan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). Lokakarya ini berlangsung selama dua hari dan menampilkan empat sesi interaktif, yaitu: 1) pengenalan kebijakan dan peran analisis Kebijakan, 2) SKALA dan instrumen rekomendasi kebijakan, 3) pentingnya data dan analisis dalam rekomendasi kebijakan, dan 4) penulisan policy brief.

Lokakarya ini terbuka bagi aparatur pemerintah daerah khusus jabatan fungsional analis kebijakan di berbagai satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan dari perguruan tinggi, LSM, dan lembaga think tank. Peserta yang mendaftar diharuskan menyerahkan abstrak atau konsep singkat untuk kemudian dilakukan seleksi. Sehingga terpilih 32 orang untuk berpartisipasi, terdiri dari:

• 24 analis kebijakan pemerintah di berbagai SKPA, antara lain: dinas komunikasi, informatika dan sandi, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pusat penelitian dan pengembangan dan administrasi negara LAN, dinas kesehatan, dan dinas sosial.
• 8 peserta perwakilan dari perguruan tinggi dan LSM, antara lain: Institut Agama Islam AlMuslim (IAIA) Aceh, IAI Universitas Almuslim Peusangan, dan Universitas Teuku Umar.

Lokakarya difasilitasi oleh: (i) Dr. Yogi Suwarno, kepala pusat pembinaan analis kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), (ii) Dr. Iskhak Fatonie, Policy Advocacy Lead, SKALA, (iii) Desi Vicianna, Policy Advocacy consultant, SKALA, (iv) Dr. Ratri Istania, Associate Professor, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA LAN) di Jakarta dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), dan (v) Dr. Hendarman, jabatan fungsional analis kebijakan ahli utama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Menguatnya Kompetensi Teknis Analisis bagi Analis Kebijakan dalam Penulisan Rekomendasi Kebijakan

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan jabatan fungsional lainnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kebijakan.

Lokakarya ini memungkinkan para peserta untuk lebih memahami struktur dan sistematika yang terlibat dalam penulisan policy brief bagi para pemangku kepentingan. Peserta memperoleh kompetensi utama, termasuk: 1) memahami pentingnya menggunakan data sebagai dasar untuk menulis policy brief, 2) mempelajari metode sistematis untuk menyusun ringkasan kebijakan, dan 3) mengkomunikasikan ringkasan dan rekomendasi kebijakan secara efektif kepada para pemangku kepentingan.

Tim SKALA menemukan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menulis policy brief adalah dengan: 1) menggunakan lembar kerja di setiap sesi untuk memfasilitasi pemikiran analisis dan pembelajaran, 2) mengadakan diskusi kelompok sehingga peserta dapat berbagi informasi dan pengalaman, sehingga meningkatkan pembelajaran kolektif, dan 3) menyediakan sesi khusus untuk menulis ringkasan kebijakan, sehingga peserta dapat langsung menerapkan pembelajarannya melalui praktik langsung.

Dari 29 peserta yang mengisi formulir feedback setelah lokakarya, 28 orang menyatakan semakin yakin akan kemampuan mereka menyusun policy brief di lembaga masing-masing.

Beberapa tema kebijakan telah diidentifikasi dan sejalan dengan tema prioritas SKALA. Setiap peserta diminta untuk menulis draft policy brief dengan menggunakan apa yang telah mereka pelajari selama lokakarya. Satu minggu setelah lokakarya, 24 dari 34 peserta menyerahkan draft akhir policy brief mereka, yaitu:

Setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh 5 narasumber/fasilitator kemudian terpilih 9 policy brief terbaik. Adapun 9 policy brief ini akan dipublikasikan di Website Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan mendapatkan sertifikat dari Puslatbang KHAN-LAN. 

Meningkatnya Kompetensi Politis bagi Analis Kebijakan dalam Melakukan Advokasi Rekomendasi Kebijakan: Pemetaan Isu dan Stakeholders melalui Community of Influence   

Hasil dari lokakarya ini adalah para peserta dapat memetakan isu-isu kebijakan yang dapat mempengaruhi layanan dasar di Aceh. Peserta diharapkan memanfaatkan ringkasan kebijakan (policy brief) dan pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan kepada pengambil kebijakan terkait, termasuk atasan mereka dan pihak yang mempengaruhi kebijakan lainnya. Selain itu, peserta dari pemerintah dan non-pemerintah membentuk grup WhatsApp yang berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi analis kebijakan, sehingga menginisiasi komunitas praktisi kebijakan yang akan terus berdiskusi dan mempengaruhi kebijakan untuk meningkatkan layanan dasar di Aceh.

Dukungan yang diberikan oleh tim SKALA pada workshop ini adalah melalui proses fasilitasi, baik secara substansi maupun teknis. Beberapa hal yang telah dilakukan SKALA memberikan hasil yang lebih baik, diantaranya:

Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) – Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari tim Policy advocacy yang melibatkan stakeholders eksternal yang lebih luas. Mengingat LAN adalah lembaga negara yang menjadi pengampu untuk melakukan pembinaan analisis kebijakan, tim Policy advocacy bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN untuk menghadirkan Kepala PPAK sebagai narasumber. Pelibatan LAN diharapkan dapat menjadi starting point untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari community of influence untuk mempengaruhi perkembangan dan perubahan kebijakan untuk terus meningkatkan layanan dasar di Provinsi Aceh.

Metode lokakarya yang interaktif melalui penggabungan diskusi kelompok dan kerja individu, penggunaan kertas kerja dan sticky notes membantu para peserta untuk berdiskusi dan menerapkan secara langsung materi yang dipaparkan ke dalam contoh kasus. Sesi khusus untuk penulisan policy brief dianggap sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan secara langsung pembelajaran ke dalam praktik yang sesungguhnya.

Penyampaian Materi yang Komprehensif – Penyampaian materi dalam workshop dianggap cukup komprehensif sebagai referensi para peserta untuk menulis policy brief. Para peserta secara spesifik sangat terbantu dengan adanya sesi dan materi terkait data & analisis sehingga mereka memahami bagaimana pentingnya menggunakan data sebagai landasan rekomendasi kebijakan. Selain itu, peserta juga sangat terbantu dengan adanya sesi bagaimana mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.

• Materi yang disampaikan dianggap cukup komprehensif dan efektif
• Diskusi kelompok, penggunaan kertas kerja dan praktek penulisan secara langsung dianggap efektif untuk membantu proses belajar dan diskusi
• Fasilitator/narasumber yang hadir dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menyampaikan materi
• Proses coaching oleh fasilitator kepada para peserta (pada saat dan setelah workshop) dianggap cukup baik sehingga terjadi proses pendampingan untuk penulisan draft awal hingga draft akhir policy brief