Provinsi Papua Perkuat Tata Kelola Satu Data Indonesia melalui Forum Data Provinsi 2025

Pemerintah Provinsi Papua terus mengambil langkah nyata untuk memperkuat tata kelola data pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025 di Jayapura pada 19 September 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memastikan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025-2029 serta penguatan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rakor dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi, dan dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Papua, Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah pengampu data sektoral, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sarmi yang hadir untuk berbagi pengalaman dalam penguatan data daerah. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan bahwa tata kelola data membutuhkan kolaborasi yang erat antara wali data, produsen data, pembina data, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam sambutannya, Setyo Wahyudi menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik.

“Tanpa data yang valid, kebijakan akan kehilangan arah. Karena itu, forum ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola Satu Data Indonesia di daerah,” ujarnya.

Pesan tersebut senada dengan arahan pemerintah pusat bahwa peningkatan kualitas data harus menjadi bagian integral dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Selama kegiatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agu Yudianto, memaparkan capaian pengelolaan data sektoral hingga September 2025. Berdasarkan pemutakhiran Forum SDI Papua, terdapat 4.371 daftar perencanaan data, sementara 4.728 data telah dimanfaatkan, 1.270 data terisi, 1.128 data tervalidasi oleh Wali Data, dan 1.115 data tervalidasi oleh BPS. Capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya membangun sistem data daerah yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jeri menekankan bahwa kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah harus terus diperkuat agar data yang dihasilkan saling terhubung, terstandar, dan mudah diakses.

Rakor ini juga menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. BPS memberikan penguatan teknis sebagai pembina data, sementara arahan kebijakan dari kementerian terkait menjadi acuan untuk memastikan bahwa tata kelola data di Papua berjalan selaras dengan prinsip SDI: satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Pada saat yang sama, pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sarmi, menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kualitas data daerah agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan inklusif.

Sebagai mitra pemerintah Indonesia, Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), turut mendukung penguatan tata kelola data di Papua. Dukungan SKALA berfokus pada peningkatan kapasitas, memfasilitasi penyelarasan mekanisme koordinasi, dan penguatan pemanfaatan data untuk mendukung peningkatan layanan dasar di tingkat daerah.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua akan terus memperkuat peran Forum Satu Data Indonesia di provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data, serta memastikan bahwa seluruh data prioritas pembangunan terintegrasi dan siap digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan fondasi tata kelola data yang semakin solid, Provinsi Papua menargetkan agar kebijakan pembangunan dapat semakin tepat sasaran dan mencerminkan kondisi riil masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Rakor Forum Data 2025 menandai langkah maju Provinsi Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis bukti. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, forum data, BPS, dan mitra pembangunan, Papua menegaskan kesiapannya untuk membangun sistem data yang mampu menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.