Penyediaan Layanan Dasar
untuk Masyarakat Rentan

Pemetaan Masalah

• Beragamnya kapasitas Pemda pada semua tahapan siklus data daerah.
• Lemahnya standardisasi data prioritas.
• Siklus pengelolaan data sektoral untuk pemenuhan SPM di daerah yang belum konsisten.
• Bagi-pakai data belum mencakup semua sumber data.

Perubahan yang disasar

Data layanan dan pembangunan terkonsolidasi, terverifikasi, updated, dapat dibagi-pakaikan, dan konsisten.

Pemetaan Masalah

• Terbatasnya data mikro sasaran program sesuai tingkat kesejahteraan sosial (BNBA).
• Terbatasnya kapasitas Pemda menganalisa dan memanfaatkan data.
• Terbatasnya alat dan kapasitas analisis data.

Perubahan yang disasar

Data yang sudah terkonsolidasi dianalisis sehingga tidak hanya diketahui jumlah dan tipologi masyarakat rentan yang disasar, tapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan kerentanan.

Pemetaan Masalah

• Mekanisme dan forum partisipasi masyarakat (khususnya kelompok rentan) masih formalitas.
• Terbatasnya kapasitas Pemda dalam penyusunan menyusun dokrenda.​
• Pemanfaatan SIPD belum optimal.
• Integrasi berbagai rencana aksi daerah ke dokumen perencanaan reguler belum optimal. 

Perubahan yang disasar

• Musrenbang mengkonfirmasi dan mengusulkan layanan yang tepat/perlu peningkatan.
• Identifikasi rumusan program, kegiatan,  dan sub-kegiatan berbasis dokumen rencana aksi dan dokumen perencanaan reguler & berkualitas.​
• Identifikasi sumber pembiayaan (pengalokasian).

Pemetaan Masalah

• Komitmen penerapan SPM Pemda bervariasi.
• Analisis Standar Belanja untuk menghasilkan costing yandas berbasis SPM belum optimal. ​
• Keterbatasan fiskal pada daerah-daerah tertentu.
• Belum sinkronnya prioritas dan belanja pusat-daerah.

Perubahan yang disasar

• Identifikasi rumusan program, kegiatan, sub- kegiatan & rincian belanja sesuai nomenklatur anggaran untuk penerapan kebutuhan layanan bagiragam disabilitas/kerentanan.
• Penerimaan daerah meningkat sehingga tersedia alokasi anggaran yang mencukupi​
• Sinkronisasi dan penetapan anggaran dan sumber pembiayaan.

Pemetaan Masalah

• Pengawasan pelaksanaan layanan belum optimal.
• Keterbatasan kapasitas disain kegiatan penyediaan layanan.

Perubahan yang disasar

• Penyediaan SDM, standar dan prosedur, sarana dan prasarana, dll oleh unit teknis.
• Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan.

Pemetaan Masalah

• Pemetaan dan monitoring output dan outcome layanan belum terkonsolidasi.
• Peran binwas SPM dari Provinsi ke kabupaten/kota masih beragam.

Perubahan yang disasar

• Pemetaan hasil layanan dan analisa output (hasil-hasil dan penyebab).
• Identifikasi tindak lanjut dan perluasan cakupan layanan melalui pengembangan dan penetapan sasaran baru.

Pemetaan Masalah

• Pembahasan hasil layanan dan efektifitas kegiatan penyediaan layanan kurang diberi perhatian.
• Hasil monitoring dan evaluasi kurang dimanfaatkan.

Perubahan yang disasar

Data layanan dan pembangunan terkonsolidasi, terverifikasi, updated, dapat dibagi-pakaikan, dan konsisten.