Kementerian Dalam Negeri melalui melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan didukung Program SKALA meluncurkan Panduan Praktis Penulisan Risalah Kebijakan (Policy Brief) yang berfokus pada layanan dasar di daerah. Panduan ini memperkuat kapasitas analis kebijakan, ASN, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam menyusun policy brief yang ringkas, berbasis bukti, dan inklusif dengan membahas metode penulisan, pemanfaatan data, strategi komunikasi, serta studi kasus dari provinsi mitra. Dengan menekankan integrasi perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kebijakan berbasis bukti, panduan ini menjadi rujukan penting untuk perumusan kebijakan publik yang responsif, berdampak, dan berkelanjutan demi layanan dasar yang lebih inklusif di Indonesia.